SeriIlmiahMKK

Di tengah laju pembangunan yang serba cepat dan berbasis kapital besar, desa seringkali tertinggal sebagai entitas yang dianggap pasif — menunggu program, mengikuti arah, dan sekadar menjadi objek pembangunan. Namun, kenyataannya berbeda. Desa adalah ruang hidup yang dinamis, penuh dengan praktik sosial yang kaya, solidaritas yang kuat, serta kearifan lokal yang teruji oleh waktu. Dalam ruang ini, saya meyakini bahwa peran akademisi bukan sekadar menjadi pengamat dari menara gading, melainkan menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat.

Ketika saya diundang menjadi pembicara utama dalam kegiatan Seminar Peran Kader PKK dalam Diseminasi Kewirausahaan Komunitas dan Launching SRIKANDI Karawang, saya melihat momentum yang sangat strategis — tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tapi sebagai perwujudan dari model pembangunan alternatif yang telah lama kita rindukan: pembangunan yang berbasis komunitas, menyentuh akar persoalan, dan bertumpu pada kekuatan warga itu sendiri.

Selama lebih dari dua dekade, diskursus kewirausahaan komunitas (community-based entrepreneurship/CBE) telah menjadi salah satu topik strategis dalam studi pembangunan wilayah dan manajemen inovasi sosial. Namun, hingga hari ini, wacana tersebut masih didominasi oleh kerangka teori yang lahir di Global North—dari Kanada, Eropa Barat, hingga Australia. Teori-teori itu membawa asumsi konteks yang sangat spesifik: negara kesejahteraan (welfare state), infrastruktur hukum yang mapan, dan jejaring institusional yang rapi. Dalam banyak hal, kerangka ini tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas, dinamika sosial, dan kekuatan informal yang membentuk wajah kewirausahaan komunitas di negara-negara seperti Indonesia.

Tulisan ini muncul sebagai upaya untuk mengisi kekosongan teoretik tersebut dengan menawarkan sebuah teori manajemen baru yang lahir dari praktik nyata komunitas desa di Indonesia, yakni: Community-Based Entrepreneurial Management (CBEM). CBEM bukanlah adaptasi atau turunan dari teori Barat, melainkan teori asli yang dikembangkan melalui pendekatan participatory action research, dibangun di atas pengalaman komunitas desa Karawang seperti Bale Pare, Radio NH FM, dan Karawang Info. Ketiganya menjadi studi kasus utama yang mengungkap bahwa gotong royong, musyawarah warga, dan solidaritas sosial bukan hanya nilai budaya, tetapi juga fondasi operasional bagi sistem manajemen komunitas yang efisien, adaptif, dan tahan krisis.

Menyongsong ICEBEF 4th International Conference, Bandung – 4 November 2025

Dalam era transformasi digital yang kian pesat, tantangan utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terletak pada bagaimana teknologi dapat benar-benar menjangkau dan memberdayakan komunitas akar rumput. Salah satu pendekatan yang kini mulai memperoleh perhatian akademik dan kebijakan adalah kewirausahaan berbasis komunitas (community-based entrepreneurship) yang terintegrasi dalam ekosistem bisnis digital. Pendekatan ini tidak hanya menjawab isu pemerataan akses digital, tetapi juga membangun model ekonomi regeneratif yang berbasis solidaritas, partisipasi, dan nilai-nilai lokal.

Sejalan dengan urgensi tersebut, makalah berjudul:
“Empowering Community-Based Entrepreneurship through Digital Business Ecosystems: A Qualitative Exploration of Digital Inclusion and Innovation in Grassroots Enterprises”
telah disiapkan untuk dipresentasikan dalam forum ICEBEF 4th International Conference yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 November 2025 oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Konferensi ini mengusung tema besar “Artificial Intelligence (AI) and Digital Innovation for Competitive and Sustainable Global Economy.”

Koperasi dan Desa: Sejarah yang Panjang

Koperasi bukanlah hal baru dalam perjalanan bangsa ini. Sejak awal kemerdekaan, koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Bung Hatta menekankan bahwa koperasi adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial melalui semangat kebersamaan. Di desa-desa, koperasi lahir dari semangat gotong royong: warga menyatukan modal, tenaga, dan ide demi kesejahteraan kolektif.

Namun, perjalanan koperasi desa sering kali diwarnai pasang surut. Banyak koperasi tumbuh subur di masa awal, tetapi kemudian stagnan atau mati suri. Sebagian terjebak dalam rutinitas administratif tanpa inovasi, sebagian lagi tersandera oleh rendahnya partisipasi anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi desa membutuhkan perspektif baru agar tetap relevan di tengah tantangan zaman.

Perspektif MKK: Warga sebagai Subjek Utama

Di sinilah Manajemen Kewirausahaan Komunitas (MKK) menawarkan cara pandang baru. MKK menegaskan bahwa pembangunan desa, termasuk pengelolaan koperasi, harus menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek.

Dalam praktiknya, ini berarti koperasi bukan sekadar lembaga formal dengan pengurus dan anggota pasif, melainkan sebuah gerakan kolektif di mana setiap warga terlibat dalam musyawarah, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, solidaritas, inovasi, dan jaringan menjadi pilar yang menghidupkan koperasi.

🎯 Mengintegrasikan Tri Dharma dengan Manajemen Kewirausahaan Komunitas

Sebagai akademisi yang aktif di Universitas Pasundan, saya yakin perguruan tinggi memiliki potensi strategis untuk menjadi wirausaha sosial—bukan hanya konsumen teori, tapi juga produsen solusi nyata. Melalui pendekatan Community-Based Entrepreneurial Management (CBEM) atau Model MKK, kampus menjadi laboratorium inovasi kebijakan dan kewirausahaan komunitas.

🧭 Mengapa Perguruan Tinggi Perlu Jadi Agen Kewirausahaan

• Tri Dharma sebagai Landasan Terintegrasi
  Pendidikan, riset, dan pengabdian dapat disusun dalam kerangka operasional kewirausahaan sosial. Setiap program studi, UKM, dan unit kerja bisa bergerak sebagai “wirausaha komunitas” yang melayani kebutuhan akademik dan masyarakat.
• Sinergi Triple-Helix: Akademisi, Komunitas & Pemerintah
  Kampus dapat menjembatani dialog antara masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan kebijakan publik untuk membangun ekosistem inovasi inklusif, seperti telah diterapkan di Karawang, Bandung, dan Yogyakarta.
• Riset Transformasional sebagai Katalis Perubahan
  Pendekatan riset bukan sekadar menghasilkan teori, tapi juga memfasilitasi aksi dan refleksi komunitas melalui proses kolaboratif. Studi di Bale Pare, NH FM, dan Karawang Info menunjukkan bahwa riset partisipatif memperkuat modal sosial, inovasi lokal, dan keberlanjutan kelembagaan komunitas.

Mengapa GKM Perlu Dimaknai Ulang?

Dalam percakapan sehari-hari tentang kualitas pendidikan tinggi, istilah Gugus Kendali Mutu (GKM) sering terdengar teknis dan kering. Padahal, di balik akronim itu tersimpan sebuah konsep penting: bagaimana kampus menjaga dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Sayangnya, di banyak perguruan tinggi, GKM sering berhenti pada tataran administratif—sekadar rapat rutin, laporan, dan dokumentasi.

Sebagai salah satu universitas besar berbasis nilai-nilai budaya Sunda, Universitas Pasundan (Unpas) memiliki modal sosial dan kultural yang luar biasa. Namun, modal itu tidak akan berarti tanpa sistem yang mampu menggerakkan partisipasi komunitas kampus: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, bahkan alumni. Di sinilah saya melihat pentingnya menghubungkan GKM dengan teori manajemen kewirausahaan komunitas.

Manajemen Kewirausahaan Komunitas: Apa dan Mengapa?

Teori manajemen kewirausahaan komunitas menekankan bagaimana sebuah komunitas mengelola sumber daya, mengidentifikasi peluang, dan mengambil inisiatif kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan sekadar bicara soal bisnis, melainkan soal mindset: keberanian mencoba hal baru, mengelola risiko, dan menciptakan nilai bersama.

Bila kerangka ini diterapkan di universitas, maka GKM bukan lagi sekadar “pengawas mutu”, tetapi “pemantik inovasi mutu”. Bayangkan setiap unit kerja, program studi, bahkan komunitas mahasiswa di Unpas bergerak layaknya sebuah “wirausaha sosial” — mencari cara kreatif meningkatkan layanan akademik, pengalaman belajar, dan reputasi kampus.

Membangun Ilmu dari Praktik, Menjaganya Tetap Hidup Lewat Uji Lapangan

Tidak semua teori ditulis untuk disimpan. Beberapa teori ditulis untuk dihidupkan, dihidupi, dan terus diolah bersama masyarakat. Itulah semangat utama dari Community-Based Entrepreneurial Management (CBEM) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Model Manajemen Kewirausahaan Komunitas (MKK)—sebuah teori yang tidak lahir dari asumsi, tapi dari pengalaman warga, dan karena itu pula tidak boleh berhenti di meja penulisnya.

CBEM adalah living theory—sebuah teori yang bersumber dari praktik nyata, diuji di medan sosial, dan selalu terbuka untuk dikritik, dikembangkan, dan direplikasi dalam konteks yang berbeda-beda.

Merekayasa Solidaritas di Era Platform

Digitalisasi sering kali dipersepsikan sebagai proses teknologi tinggi yang hanya bisa dijalankan oleh perusahaan besar, startup mapan, atau institusi pemerintahan. Namun di banyak ruang komunitas, khususnya dalam konteks Community-Based Entrepreneurial Management (CBEM), transformasi digital terjadi bukan karena kecanggihan infrastruktur, tetapi karena kemauan warga untuk beradaptasi dan berkolaborasi secara daring.

Salah satu contoh nyata adalah komunitas Karawang Info, yang bertransformasi dari sekadar grup Facebook menjadi ekosistem digital warga yang mampu menggerakkan solidaritas, mengelola informasi lokal, dan bahkan mengorganisasi gerakan sosial.